Panggil Surya Paloh, Ahmad Syaikhu Hingga Megawati ke MK, Biar Sidang Jadi Hiburan Politik!

- Reporter

Minggu, 7 April 2024 - 16:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menganggap sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari humor politik.

Untuk itu, Norman menyarankan agar pengacara kubu 02 meminta Mahkamah Konstitusi juga menghadirkan para ketua umum partai, di antaranya Surya Paloh dari NasDem, Ahmad Syaikhu dari PKS, dan Megawati Soekarnoputri dari PDIP, untuk turut dipanggil sebagai saksi untuk menambah keseruan.

“Apa salahnya pengacara 02 meminta hakim MK minta Surya Paloh, Ahmad Syaikhu PKS dan Megawati juga hadir biar kita yang nonton juga enak karenq ini kan hiburan politik,” kata Norman dalam Podcast JCCNetwork, Kamis (4/4/2024).

Baca Juga :  Anggota DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respaty Reses Bersama KPUD Prov. Kepri untuk Evaluasi Persiapan Pilkada

Norman menekankan bahwa humor politik semakin terasa dengan permintaan pemanggilan Kapolri hingga Presiden sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Meskipun demikian, permintaan tim hukum kubu 01 dan 03 kepada empat menteri kabinet Jokowi untuk menjadi saksi juga akan mengejutkan publik, karena tidak terkait dengan Pilpres 2024, khususnya terkait dengan isu sembako.

“Orang Kapolri maupun menteri mau hadir kok, ini tandanya enggak ada masalah. Jokowi sudah perintahkan hadi, biar jadi melek mata-mata orang itu. Jadi Menteri bisa bicara kemana aja bansos dan ada enggak kaitan dengan tuduhan mau pilpres,” tandasnya.

Baca Juga :  Ketua KIP: Pertamina sebagai Role Model Keterbukaan Informasi Publik Sektor Energi

Diketahui, ada empat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil sudah memastikan bakal hadir memenuhi panggilan MK untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.

Keempat menteri yang dimaksud yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Mereka akan dimintai keterangan soal isu politisasi bantuan sosial selama tahapan Pemilu dan Pilpres 2024. Bansos menjadi isu yang paling disorot oleh kubu paslon 1 dan 3 dalam sidang.(.)

Berita Terkait

Kantor Dinas LH Tangsel Digeledah Kejati Banten
4 Pengedar Narkoba Dibekuk Sat Resnarkoba Polres Brebes
Apotek Ananda Pratama di Kota Bandung Diduga Langgar UU Kesehatan
Setelah di Lantik, ICMI Brebes Langsung Gelar Rapat Kerja
Berikan Rasa Nyaman Warga, Polres Brebes dan Jajaran Polsek Wujudkan Kamseltibcarlantas
Ngeri..!!! Tingkah Anarki Pemback Up Obat Keras Golongan G di Kota Bandung, Berani Lakukan Penganiayaan
Spesialis Pencurian Mobil Pick Up Ditangkap Unit Reskrim Polsek Pasar Kemis
Terindikasi Langgar Kode Etik, Brigadir Fhilip Hendrikus Pasaribu Segera Jalani Gelar Perkara

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 16:14 WIB

Kantor Dinas LH Tangsel Digeledah Kejati Banten

Senin, 10 Februari 2025 - 14:05 WIB

4 Pengedar Narkoba Dibekuk Sat Resnarkoba Polres Brebes

Minggu, 9 Februari 2025 - 07:54 WIB

Apotek Ananda Pratama di Kota Bandung Diduga Langgar UU Kesehatan

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:39 WIB

Setelah di Lantik, ICMI Brebes Langsung Gelar Rapat Kerja

Sabtu, 8 Februari 2025 - 10:34 WIB

Berikan Rasa Nyaman Warga, Polres Brebes dan Jajaran Polsek Wujudkan Kamseltibcarlantas

Berita Terbaru