TANGERANG,Lensabumi.com – PT Dwi Karya Bentonit Indonesia yang berlokasi di JL Raya Ranca Iyuh, Kampung Kebun Baru RT 01/01, Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, seolah kebal hukum karena diduga sudah bertahun-tahun membuang limbah cair sembarangan ke aliran irigasi yang masih dimanfaatkan oleh warga.
Meski sudah dilaporkan berberapa tahun silam, namun hingga kini belum ada tindakan dari pemerintah daerah dan perusahaan nakal tersebut pun masih membuang limbah sembarangan yang mengakibatkan petani di wilayah tersebut terus menerus mengalami kerugian dan gagal panen.
“Sekitar 5 tahun yang lalu sudah pernah dilaporkan, tapi hingga saat ini tidak ada tindaklanjutnya,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Ranca Iyuh, Hudori, Kamis (18/4/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
![](https://lensabumi.com/wp-content/uploads/2024/08/kiwi-klinik.jpg")
Ia menjelaskan, PT Dwi Karya Bentonit Indonesia sudah beroperasi sekitar 20 tahun. Meski lokasinya berada di Desa Babat, Kecamatan Legok, namun imbas pencemaran lingkungannya berdampak terhadap beberapa desa di Kecamatan Panongan, salah satunya desa Ranca Iyuh.
“Sudah tahunan dan dampaknya ke beberapa desa,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Aktivis lingkungan di Kabupaten Tangerang melaporkan PT Dwi Karya Bentonit Indonesia (DKBI) ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Selasa (16/4/2024).
Aktivis yang tergabung dalam Lembaga Satu Bumi Satu Negeri (LSBSN) , Fahrul Rozi mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir ini PT Dwi Karya Bentonit Indonesia menjadi keresahaan bagi warga sekitar karena diduga membuang limbah cair B3 ke saluran irigasi yang mengairi persawahan mereka.
Menurut Rozi, dari hasil investigasi yang ia lakukan ada lebih dari 20 warga yang terkena dampak polusi tersebut. Puluhan warga desa Ranca Iyuh dan Babat itu, dari tahun ke tahun mengalami gagal panen akibat polusi yang diduga disebabkan limbah cair yang dibuang PT DKBI mengalir ke persawahan warga.
“Puluhan warga yang terkena dampak dugaan pencemaran lingkungan tidak pernah mendapatkan ganti rugi ataupun kompensasi yang layak dari perusahaan. Selain ke DLHK, kami juga melaporkan perusahaan tersebut ke Pj Bupati Tangerang dan DPRD setempat,” ujarnya.
