Kabupaten Tangerang, Lensabumi.com – PT. Fortune perusahaan produsen plastik yang berasal dari limbah kain yang berada di Kabupaten Tangerang, Tepatnya di kawasan pergudangan unggul Gedung G-18 jl. Kampung Seglog RT. 004/02 Desa Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Patut diduga mengabaikan aturan pemerintah dalam kegiatan operasional nya.
Pasalnya, saat awak media bersama anggota Lembaga Satu Bumi Satu Negeri mendatangi lokasi tersebut, tidak ada satupun pekerjanya yang di berikan alat pelindung diri. Bahkan, para pekerjanya pun terlihat hampir seluruh nya tidak menggunakan alas kaki dan pakaian kerjanya pun alakadarnya.
Bahkan, saat di mintai keterangan melalui koh apan selaku penanggung jawab di lokasi, dirinya mengatakan bahwa ” pemilik perusahaan tersebut adalah PMA (Penanaman Modal Asing) dan dia tidak pernah tau ada izinnya atau tidak karena dia hanya di berikan kepercayaan di sana.” Ucap apan
ADVERTISEMENT
![](https://lensabumi.com/wp-content/uploads/2024/08/kiwi-klinik.jpg")
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bahkan selama di sini saya gak pernah tau sudah memiliki izin apa saja. Yang saya tau adalah bagaimana produksi plastik yang berasal dari limbah kain” Ucapnya.
“Perusahaan saat ini aman karena ada yang back up perusahaan kami dari aparat” Tambah apan
Saat mewawancarai pekerja yang ada di lokasi yang tidak mau di sebutkan namanya, beliau menyampaikan bahwa ” Kami para pekerja di bayarnya harian pak. Sehari kami di bayar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah ) dengan jam kerja di mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB dan klo kerja di hari libur atau tanggal merah.. Sama aja upahnya.” Ucapnya
“Kami semua di sini gak ada yang di daftarkan sebagai peserta BPJS kerjanya juga statusnya gak jelas. Selama masih di pakai yah kerja aja” Tuturnya.
Ilham Chandra prima aktivis dari Lembaga Satu Bumi Satu Negeri (LSBSN) menyampaikan ” Pihak perusahaan sudah mengabaikan SK. Gubernur Banten No : 561/Kep.293-huk/2023 tentang pelaksanaan upah minimum. Bahkan perusahaan pun mengabaikan K3 di sana.” Ucapnya
” Selain abaikan kearifan lokal, perusahan pun patut diduga belum melengkapi perizinan nya, bahkan bukan hal tidak mungkin perusahaan pun lalai dalam kewajiban pajaknya. ” Tambah ilham yang akrab di sapa keong.
“Karena itu, saya akan melaporkan ke perangkat daerah atau instansi yang berwenang agar dapat memeriksa, mengawasi, mengarahkan, menertibkan, dan memberikan pembinaan agar perusahaan tersebut dapat mematuhi segala regulasi yang ada.” Pungkas ilham.
