BADUNG, lensabumi.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menggagas desa berketahanan iklim melalui pendekatan level mikro yang diukur berdasarkan data SDGs Desa.
Hal itu tertuang dalam SDGs Desa ke-13, yakni Desa Tanggap Perubahan Iklim untuk menyadarkan masyarakat desa terkait pentingnya isu perubahan iklim
“Semua tertuang dalam arah kebijakan pembangunan yang kita kembangkan dalam Kemendes yang kita beri nama SDGs Desa dengan melandingkan berbagai pembangunan global pada level terkecil pada tingkat desa termasuk tentang perubahan iklim,” papar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Seminar Internasional dan Launching Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Bali pada Kamis (26/9/2024).
“Dalam SDGs Desa ke-13 kita gunakan diksi tanggap semata-mata didasarkan pada sebuah kesadaran terkait pentingnya masalah ini,” tambahnya.
Alasan dilaksanakannya desa berketahanan iklim di level terkecil adalah agar setiap datanya bisa diketahui secara rinci sehingga semakin tepat sasaran.
Namun demikian, hal ini tetap butuh kolaborasi tidak hanya antara Kemendes PDTT dengan desa namun juga kementerian dan lembaga terkait bahkan pemerintah di level kabupaten hingga provinsi.
“Jadi kalau kita mau menangani atau menyikapi segalanya pada level mikro tentu enggak mungkin dilaksanakan sendirian tapi harus dengan cara kolaboratif. Di sini pentingnya forum malam hari ini,” tegas Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT.
Kolaborasi ini juga yang melatarbelakangi digelarnya diskusi yang menggandeng narasumber berbagai level dalam seminar internasional.
Di antaranya membahas tentang Global Green Growth Institute (GGGI) tentang peluang dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di perdesaan yang disampaikan Vidya Fauzianti selaku Deputy Country Representative, GGGI Indonesia.
Paparan tentang ketahanan iklim desa pesisir melalui pemberdayaan masyarakat lokal juga disampaikan Suseno Sukoyono, Board of Supervisor Coral Triangle Center dan Senior Marine Conservation Expert yang menjelaskan dari sudut pandang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Selain itu juga penjelasan dari Kepala Desa Taro, I Wayan Warka dalam tema praktik baik pelestarian hutan adat dan pertanian berwawasan lingkungan. Setiap paparannya menunjukkan bagaimana desa ini dapat memanfaatkan hutan dan potensi lingkungannya untuk tetap menjaga kelestarian alam.
Hadir mendampingi Gus Halim yakni Sekjen Taufik Madjid bersama para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT. Selain itu peserta diskusi juga berasal dari kementerian dan lembaga terkait termasuk perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.(*)
