lensabumi.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi meluncurkan Program Pengampuan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Provinsi Jawa Barat.
Program ini merupakan langkah strategis dan terukur untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir serta menekan prevalensi stunting, melalui optimalisasi peran RS rujukan nasional dan jejaring fasilitas kesehatan di daerah.
Peluncuran program dilakukan dalam kegiatan Kick Off Intervensi Pencegahan dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB) di Auditorium Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu, Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (10/6/2025).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa isu AKI dan AKB bukan sekadar persoalan data, melainkan menyangkut keselamatan nyawa.
“Kalau Jawa Barat bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka angka nasional juga ikut turun. Karena 17 persen kematian ibu dan bayi terjadi di Jawa Barat,” kata Menkes Budi melalui keterangan resminya Rabu (11/6/2025).
Ia pun turut mengapresiasi capaian Jawa Barat dalam menurunkan angka stunting, yang kini berada di 15,9 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 19,8 persen.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes Endang Sumiwi menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi pertama penerapan program karena tingginya beban AKI-AKB serta kualitas sistem pelaporan fasyankes yang sudah baik (di atas 90 persen).
“Tiga kabupaten dengan beban kematian tertinggi, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung, akan menjadi fokus intervensi. Masing-masing akan didampingi oleh rumah sakit pengampu nasional: RS Harapan Kita Ibu dan Anak, RSCM, dan RSHS,” jelas Endang.
Sebanyak 12 puskesmas dan jejaring fasyankes tingkat pertama akan dilibatkan. Fokus pengampuan mencakup standardisasi SOP klinis, penguatan sistem rujukan, pelatihan berkelanjutan, hingga mentoring langsung oleh RS pengampu.
Kemenkes menargetkan keberhasilan di Jawa Barat sebagai model nasional yang dapat direplikasi di seluruh provinsi melalui pendekatan berbasis data, kolaborasi, dan lintas sektor.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam pembangunan kesehatan.
“Kesehatan masyarakat tak bisa hanya mengandalkan fasilitas rumah sakit. Ia harus dibangun dari rumah, sekolah, dan lingkungan,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia juga mengusulkan sejumlah kebijakan preventif, seperti pemeriksaan kesehatan pranikah, bekal makanan sehat dari rumah untuk anak sekolah, dan sertifikasi kesehatan bagi pedagang jajanan sekolah.
