lensabumi.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap husnuzhan atau berprasangka baik dan melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.
“Kita perlu husnuzhan bahwa kebijakan tarif ini adalah pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah saat ini, untuk menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Kita berada dalam masa yang tidak mudah, dan keputusan ini tentu tidak diambil secara gegabah,” ujar Mardani anggota DPR RI F-PKS
Kebijakan tarif tersebut perlu diimbangi dengan langkah nyata dalam pengelolaan anggaran negara agar dampaknya optimal dan berkeadilan. Belanja negara harus diarahkan secara efektif dan efisien, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan infrastruktur transportasi logistik nasional, termasuk pengadaan armada seperti pesawat Boeing. Belanja yang tepat sasaran tidak hanya akan memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.
Di saat yang sama, tantangan global juga harus dijawab dengan terobosan baru di sektor ekspor. Diversifikasi pasar menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat. Indonesia perlu memperluas akses ekspor ke negara-negara mitra strategis lainnya, termasuk negara-negara anggota BRICS.
Keputusan untuk bergabung dalam forum BRICS merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh ekonomi Indonesia di tingkat global. Selain itu, perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.
Menurut Mardani, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin, efisiensi anggaran yang tepat sasaran, dan ekspansi pasar yang inovatif akan menjadi kunci bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Ia menegaskan bahwa tantangan global harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
