Makna Halalbihalal Bagi Menteri Anas: Jembatan Antara Kebijakan Pemerintah dan Kearifan Lokal

- Reporter

Rabu, 17 April 2024 - 03:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengundang seluruh pimpinan paguyuban untuk halalbihalal. Baginya, selain momen merayakan Hari Raya Idulfitri, halalbihalal ini juga sebagai jembatan antara pembuatan kebijakan dengan kearifan lokal.

Menteri Anas menilai suatu kebijakan tak akan bertahan lama tanpa adanya kearifan lokal dalam prosesnya, termasuk kebijakan transformasi digital pemerintahan. “Maka kalau nanti program digitalisasi, reformasi birokrasi, kearifan-kearifan lokal ini menjadi penting tentu. Tapi transformasinya tetap harus kelihatan,” ujar Menteri Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (16/04).

Halalbihalal ini turut mengundang pimpinan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi ASN, serta Arsip Nasional RI (ANRI). Selain instansi paguyuban, halalbihalal ini juga turut mengundang jajaran BUMN Peruri, Tim Tony Blair Institute (TBI), Tim GovTech, serta segenap tamu undangan lainnya.

Baca Juga :  Truk tangki milik Pertamina terbakar

Lebih dari sekadar merayakan hari raya besar bagi umat Muslim, Menteri Anas menilai halalbihalal sebagai momentum mengukuhkan kembali visi yang telah dibangun bersama. Menteri Anas menjelaskan peran instansi paguyuban Kementerian PANRB ini sangat vital dalam mempercepat transformasi digital.

Terlebih lagi kolaborasi diperkuat dengan pihak Peruri serta TBI, yang turut berkolaborasi dalam Percepatan pelaksanaan SPBE dan transformasi digital pemerintahan. “Momen silaturahmi ini hendaknya kita maknai sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen dengan instansi paguyuban,” ujar Menteri Anas.

Baca Juga :  Audiensi Dubes Uni Emirat Arab, Mendes Yandri Ajak Perkuat Ketahanan Pangan di Desa

Dalam Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, ada sembilan layanan yang menjadi fokus aplikasi prioritas. Aplikasi tersebut adalah layanan pendidikan, Identitas Kependudukan Digital, Satu Data, pembayaran digital, portal pelayanan publik, layanan aparatur negara, penerbitan SIM Online, layanan sosial, kesehatan, serta layanan pendidikan.

“Saat ini, kita sedang berfokus pada pembangunan Govtech pada 9 layanan prioritas yang salah satunya adalah transformasi layanan administrasi pemerintah. Melalui kolaborasi yang telah terjalin kuat ini, saya berharap dapat mengakselerasi pembangunan govtech seperti yang kita cita-citakan bersama,” papar Menteri Anas. (HU)

Berita Terkait

Riset Ipsos 2025 E-commerce Jadi Katalis Utama Perkembangan UMKM Indonesia
Ford RMA Indonesia Pastikan Ford Mustang Akan Hadir di GIIAS 2025
Timnas Indonesia Masuk Grup B Bersama Iraq Dan Arab Saudi Pada Putaran Ke 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Menteri Rini Ungkap Peran Peta Geospasial Wujudkan Keadilan Publik
Catat Tanggalnya, Pertamina Eco RunFest 2025 Siap Digelar 23 November 2025!
Segera! Pertamina Eco RunFest 2025 Berkonsep Gaya Hidup Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Tindak Lanjuti MoU, Kementerian PU dan BGN Akan Fokus Bangun Dapur MBG di Wilayah 3T
Sejalan Asta Cita Ke Enam, Kemendes Bakal Replikasi Program BISA ke Desa

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:38 WIB

Riset Ipsos 2025 E-commerce Jadi Katalis Utama Perkembangan UMKM Indonesia

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:12 WIB

Ford RMA Indonesia Pastikan Ford Mustang Akan Hadir di GIIAS 2025

Jumat, 18 Juli 2025 - 12:00 WIB

Timnas Indonesia Masuk Grup B Bersama Iraq Dan Arab Saudi Pada Putaran Ke 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026

Kamis, 17 Juli 2025 - 13:59 WIB

Menteri Rini Ungkap Peran Peta Geospasial Wujudkan Keadilan Publik

Kamis, 17 Juli 2025 - 13:58 WIB

Catat Tanggalnya, Pertamina Eco RunFest 2025 Siap Digelar 23 November 2025!

Berita Terbaru