Haidar Alwi Beri 2 Masukan Terkait Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

- Reporter

Minggu, 12 Mei 2024 - 09:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LensaBumi.com – Loyalis Jokowi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi memberi masukan terkait program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Masukan ini merespon adanya kekhawatiran berbagai pihak mengenai anggaran yang akan digunakan untuk membiayai program unggulan Prabowo-Gibran tersebut.

Sebab, program makan siang gratis yang diperkirakan menghabiskan anggaran ratusan triliun Rupiah per tahunnya dikhawatirkan akan sangat membebani APBN.

R Haidar Alwi yang juga sebagai ketua dewan penasihat forum komunikasi alawiyin / khabib mengatakan setidaknya ada dua masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Prabowo-Gibran mengenai program makan siang gratis.

“Pertama, sebaiknya program makan siang gratis tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Pemerintah nantinya dapat meminta partisipasi BUMN dan swasta untuk terlibat membiayai program makan siang gratis,” kata R Haidar Alwi, Minggu (12/5/2024).

Baca Juga :  One Way Arus Balik Resmi Diberlakukan, Stamina Pengendara Jadi Perhatian

Menurutnya, jangan sampai program makan siang gratis mengorbankan anggaran pendidikan yang sudah dikunci 20 persen, anggaran kesehatan, subsidi energi dan perlindungan sosial. Jangan pula mencari sumber pendapatan lain dengan cara menaikkan pajak karena yang demikian itu sama saja dengan memecahkan masalah dan menciptakan masalah baru pada saat yang bersamaan.

“Kedua, sebaiknya dibuat skala prioritas penerima program makan siang gratis. Siswa di sekolah mana saja yang layak? Ibu hamil mana saja yang layak? Jangan diratakan seluruhnya, karena kan ada sekolah-sekolah elit yang siswanya berasal dari keluarga berada. Begitu juga ibu hamil, pilih yang kurang atau tidak mampu saja. Selain lebih tepat sasaran juga mengurangi tekanan beban terhadap APBN,” jelas R Haidar Alwi.

Baca Juga :  KPU Kabupaten Purbalingga Telah Resmi Buka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024

Membuat skala prioritas sekolah dan ibu hamil penerima makan siang gratis diyakini lebih solutif ketimbang pelaksanaan bertahap mulai dari daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan). Pasalnya, pelaksanaan bertahap hanya dapat mengurangi beban APBN untuk satu tahun saja. Beban yang dikurangi pada tahun tersebut otomatis akan membuat beban tahun-tahun berikutnya menjadi semakin berat.

“Oleh karena itu saya berharap masukan ini sampai ke Pak Prabowo untuk dapat beliau pertimbangkan karena program makan siang gratis ini sangat bagus dan harus berjalan tanpa membuat APBN boncos dan tanpa menciptakan masalah baru,” pungkas Presiden Haidar Alwi Care itu.

Berita Terkait

Kementerian PANRB Dukung Penguatan SDM BMKG
Wamen Viva Yoga Dorong Budidaya Kelapa Genjah di Kawasan Transmigrasi
PHE ONWJ Komit Produksi Lebih Tinggi dengan Anjungan Ramah Lingkungan
BPR BKK Mandiraja Bantu Pemugaran RTLH Rustini
Hari Bhayangkara Ke-79, Gelar Lomba Polisi Cilik dan Patroli Keamanan Sekolah
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Sambut Baik Kedatangan Presidium BPPKTT Kota Tangerang Tengah
Menjabat Jadi Ketua DPD PSI Kabupaten Tangerang, A zhui Zhan Akan Buat Gebrakan
Habis Aceh, Terbitlah Trenggalek LaNyalla: Jangan Terus Seret dan Tambah Beban Presiden

Berita Terkait

Rabu, 25 Juni 2025 - 14:30 WIB

Kementerian PANRB Dukung Penguatan SDM BMKG

Rabu, 25 Juni 2025 - 14:29 WIB

Wamen Viva Yoga Dorong Budidaya Kelapa Genjah di Kawasan Transmigrasi

Rabu, 25 Juni 2025 - 14:21 WIB

PHE ONWJ Komit Produksi Lebih Tinggi dengan Anjungan Ramah Lingkungan

Rabu, 25 Juni 2025 - 14:13 WIB

BPR BKK Mandiraja Bantu Pemugaran RTLH Rustini

Selasa, 24 Juni 2025 - 13:15 WIB

Hari Bhayangkara Ke-79, Gelar Lomba Polisi Cilik dan Patroli Keamanan Sekolah

Berita Terbaru

Berita

Kementerian PANRB Dukung Penguatan SDM BMKG

Rabu, 25 Jun 2025 - 14:30 WIB

Bisnis

PLN Dorong Pertumbuhan Konsumsi Listrik hingga 17,78 TWh

Rabu, 25 Jun 2025 - 14:23 WIB