Haidar Alwi Apresiasi Kinerja Polri Terkait Penegakan HAM

- Reporter

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LensaBumi.com – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang semakin mengedepankan HAM dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.

Dengan risiko dan potensi resisten yang jauh lebih tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya, aduan terkait Polri ke Komnas HAM justru semakin berkurang. Dari 861 aduan pada tahun 2022 menjadi 771 aduan pada tahun 2023.

“Bukti bahwa polisi humanis dalam konsep PRESISI bukan sekadar slogan. Artinya, dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya yang berat dan penuh tantangan, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin mengedepankan HAM,” kata R Haidar Alwi, Rabu (12/6/2024).

Baca Juga :  Desak KemenPKP, Senator Mirah Soroti Sinkronisasi Kebijakan Perumahan

Ia menilai, pernyataan Ketua Komnas HAM, Atnike Sova Sigiro yang menyebut Polri sebagai lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dapat merusak citra kepolisian dan merusak kepercayaan publik.

Ditegaskan R Haidar Alwi, meskipun Polri diadukan ke Komnas HAM, bukan berarti Polri terbukti melanggar HAM. Sebab, siapa saja bisa membuat pengaduan ke Komnas HAM. Yang paling penting adalah terbukti atau tidaknya aduan tersebut.

“Tapi kesannya negatif, seolah-olah Polri paling banyak melanggar HAM, padahal tidak demikian. Ini berbahaya karena dapat merusak citra Polri dan menggerus kepercayaan publik terhadap Polri yang telah dibangun dengan susah payah,” tegas R Haidar Alwi.

Baca Juga :  Brigadir Yuvina, Sosok Polwan Cantik yang Piawai Berbahasa Isyarat dari Polresta Banyumas

Menurutnya, wajar bila Polri menjadi lembaga paling banyak yang diadukan ke Komnas HAM. Mengingat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya, Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari pelayanan, pemelihara kamtibmas, pelindung dan pengayom masyarakat, hingga sekaligus sebagai penegak hukum.

“Berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Pengadilan misalnya, hanya sampai di tingkat Kabupaten/Kota. Kejaksaan juga demikian. KPK malah di tingkat pusat saja. Sedangkan Polri jauh lebih luas sampai ke desa-desa melalui Polsubsektor. Fungsi dan tugas pokoknya banyak, cakupannya luas, bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga risiko dan potensi resisten-nya jauh lebih tinggi,” jelas R Haidar Alwi.

Berita Terkait

Aparatur Desa Di Tangerang mengalami upaya paksa oleh satuan Narkoba polresta Tangerang hingga trauma
Hutama Karya Selesaikan Pembangunan 6 Sekolah di Jakarta, Siap Sambut Tahun Ajaran Baru
Tutup Raker, Ini Pesan Mendes dan Wamendes
JTT Pantau Langsung Pelebaran KM 207 Tol Palikanci
Jasa Marga Lanjutkan Rekonstruksi JORR untuk Kualitas & Keamanan
Microsoft Uji Fitur Baru Peningkat Daya Tahan Baterai di Windows 11
Jadwal Pertandingan Onic dan RRQ Hoshi di Group Stage MSC EWC 2025
Erik Thohir Minta Timnas Indonesia U-23 Agar Tak Besar Kepala Usai Hantam Brunei 8-0

Berita Terkait

Kamis, 17 Juli 2025 - 00:49 WIB

Aparatur Desa Di Tangerang mengalami upaya paksa oleh satuan Narkoba polresta Tangerang hingga trauma

Rabu, 16 Juli 2025 - 16:45 WIB

Hutama Karya Selesaikan Pembangunan 6 Sekolah di Jakarta, Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Rabu, 16 Juli 2025 - 16:43 WIB

Tutup Raker, Ini Pesan Mendes dan Wamendes

Rabu, 16 Juli 2025 - 16:41 WIB

JTT Pantau Langsung Pelebaran KM 207 Tol Palikanci

Rabu, 16 Juli 2025 - 12:44 WIB

Microsoft Uji Fitur Baru Peningkat Daya Tahan Baterai di Windows 11

Berita Terbaru

Nasional

DPD RI Dorong Pemerintah Pusat Revisi PP Penataan Ruang

Rabu, 16 Jul 2025 - 16:47 WIB

Berita

Tutup Raker, Ini Pesan Mendes dan Wamendes

Rabu, 16 Jul 2025 - 16:43 WIB

Berita

JTT Pantau Langsung Pelebaran KM 207 Tol Palikanci

Rabu, 16 Jul 2025 - 16:41 WIB