Indikasi KKN Dan Pekerja Tanpa K3 Di Pembangunan Gedung Penunjang DPRD Kab.Tangerang

- Reporter

Sabtu, 22 Juni 2024 - 19:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

lensabumi.com – CV Mandiri Jaya Cipta Sebagai Pemenang Proyek Gedung Penunjang DPRD Kabupaten Tangerang dengan nilai Rp. 4.887.641.000 , terkesan mengabaikan Keselamatan Para Pekerjanya.

Hal ini terlihat di lapangan, para pekerja Gedung Penunjang DPRD Kabupaten Tangerang dari Dinas Tata Ruang Dan Bangunan di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan oleh CV Mandiri Jaya Cipta terlihat tidak menerapkan K3 secara serius. Saat awak media ke lokasi, pekerja bahkan hanya mengunakan celana kolor dan tidak pake alas kaki/nyeker saat bekerja. Padahal penerapan K3 menjadi Prioritas utama bagi pelaksanaannya.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) didalam UU No. 13 tahun 2023 dengan sangsi bagi perusahaan yang melanggar. Hal ini juga diperkuat dengan UU No. 1 tahun 1970 serta Permenaker No. 5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dan juga Permenaker Nomb4 Tahun 1987 tentang P2K3 dengan sangsi Denda serta kurungan Penjara.

Baca Juga :  Penyuluhan Terkait Penyalahgunaan Narkoba Pada Puluhan Guru Agama dan BK SMP di Banyumas

Pihak-pihak terkait perlu melakukan evaluasi terhadap setiap detail proyek yang sedang dibangun oleh CV Mandiri Jaya Cipta. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan menghindari pelanggaran K3 pada proyek yang sedang dilaksanakan.

“Pihak DPRD, Inspektorat dan Disnaker diharapkan turun tangan, mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja dan pelaksanaan Proyek agar pemeaoan K3 dapat berjalan dengan baik. Selain itu, jika mereka turun langsung ke Lapangan dan memeriksa serta mengevaluasi jalanya pembangunan Gedung Penunjang tersebut, maka akan terlihat jelas bahwa tidak ada kong kalikong diantara mereka . Bersihkan setiap pembangunan dari KKN di Kabupaten Tangerang”. Ungkap MK. Nugroho SH, salah satu Penggiat Anti Korupsi.

Baca Juga :  Kapolres Purbalingga Safari Jum'at Di Masjid Nurul Badri Bukateja

Pihak-pihak terkait perlu melakukan evaluasi dan verifikasi tempat kerja mencangkup perlengkapan keselamatan kerja, lingkungan kerja baik terhadap kebisingan, kebocoran debu dan lain sebagainya. K3 bagi pekerja merupakan salah satu kwalifikasi dan kredibilitas pelaksana proyek”. Pungkasnya(*)

Berita Terkait

Jalin Dialog Antar Elemen Masyarakat, Tamsil Linrung Hadiri Silaturahmi Anak Bangsa
Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 serta Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0, Menteri Dody:Fokus Laksanakan Program 2025
Komite III DPD RI Menuntut Upaya Maksimal Pemerintah untuk Melestarikan Bahasa Daerah
Pertemuan dengan Delegasi JICA, Wamen PU: Percepat Proses Pembangunan untuk Masyarakat
Jasa Marga Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Cianjur
Komite IV DPD RI dan Kementerian Koperasi Sepakat Bersinergi untuk Meningkatkan Kewirausahaan dan Perkoperasian Nasional
Wamen Diana: Kementerian PU Siap Dukung Rencana Pemindahan ASN dan Ibu Kota Negara ke IKN
Badan KESBANGPOL Gelar Jambore 2024

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 19:02 WIB

Jalin Dialog Antar Elemen Masyarakat, Tamsil Linrung Hadiri Silaturahmi Anak Bangsa

Kamis, 12 Desember 2024 - 11:02 WIB

Komite III DPD RI Menuntut Upaya Maksimal Pemerintah untuk Melestarikan Bahasa Daerah

Rabu, 11 Desember 2024 - 12:59 WIB

Pertemuan dengan Delegasi JICA, Wamen PU: Percepat Proses Pembangunan untuk Masyarakat

Rabu, 11 Desember 2024 - 12:16 WIB

Jasa Marga Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Cianjur

Rabu, 11 Desember 2024 - 12:05 WIB

Komite IV DPD RI dan Kementerian Koperasi Sepakat Bersinergi untuk Meningkatkan Kewirausahaan dan Perkoperasian Nasional

Berita Terbaru

Daerah

Menteri Dody Tinjau Workshop di Politeknik PU Semarang

Kamis, 12 Des 2024 - 13:52 WIB