Bahas Penyelesaian Potensi Kerugian Daerah, BAP DPD RI Lakukan Rapat Konsultasi Dengan BPK RI

- Reporter

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, lensabumi.com – Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI ingin mengetahui sejauhmana tindak lanjut atas rekomendasi pengembalian kerugian daerah serta penyelesaian potensi kerugian daerah terkait Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) II Tahun 2023 BPK RI. Untuk itu, BAP DPD RI menggelar Rapat Konsultasi dengan BPK RI. Rapat tersebut juga bertujuan untuk menindaklanjuti IHPS II Tahun 2023 BPK RI dari aspek “ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan” khususnya yang berindikasi merugikan keuangan negara pasca kunjungan kerja BAP DPD RI pada tanggal 19 s.d. 21 November 2024 ke Provinsi Lampung dan Bengkulu

Ahmad Syauqi berharap rapat konsultasi ini dapat menjadi forum dalam menghasilkan kesepahaman untuk melaksanakan nilai perbaikan pada sisi kebijakan pengelolaan anggaran negara dan daerah. Hal itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kerugian daerah akibat penyimpangan peraturan perundang-undangan, baik melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). “Dari sasaran hasil pemeriksaan tersebut BPK RI dapat mengungkap kerugian negara atau daerah dan potensi kerugian negara atau kekurangan penerimaan,” tukas Wakil Ketua BAP DPD Rl Ahmad Syauqi Soeratno di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (4/12/24).

Baca Juga :  Haidar Alwi: Hasto Lebih Cocok Jadi Buzzer Ketimbang Sekjen

Ahmad Syauqi menambahkan kerugian negara yang dijumpai dari hasil pemeriksaan merupakan persoalan tersendiri ketika tidak dilakukan penyelesaian dengan segera. Pentingnya mengidentifikasi penyebab dan melakukan pencegahan agar temuan tidak berulang.

“BAP mendorong BPK RI mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alasan-alasan mengapa rekomendasi atas temuan pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti meskipun sudah dilakukan pembicaraan atau pembahasan atas temuan pemeriksaan sebelum laporan hasil pemeriksaan diterbitkan,” kata Ahmad Syauqi.

Baca Juga :  Kementrans dan Kemendes PDT Berhasil Dapat Predikat 1 Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik

Di kesempatan yang sama, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi menjelaskan kerugian negara atau daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-2023 pada pemda sebesar Rp3,87 triliun (77,03% dari Rp5,02 triliun), dan pada BUMD sebesar Rp9,75 miliar (0,19% dari Rp5,02 triliun).

“Dari total kerugian negara/daerah sebesar Rp5,02 Triliun, terdapat angsuran sebesar Rp1,40 triliun, pelunasan sebesar Rp1,80 triliun, dan penghapusan sebesar Rp97,84 miliar, sehingga sisa kerugian sebesar Rp1,73 triliun (34,41%),” tegas Laode. (*)

Berita Terkait

“Resentralisasi Menjauhkan Peran Daerah Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”
DPR Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU Rp70,86 T, Prioritas Dukung Swasembada Pangan
Mendes Yandri Komitmen Berantas Buta Huruf Alquran di Desa-desa
PGTC 2025 Resmi Dibuka, Pertamina Buka Pendaftaran Lomba Ilmiah Berkelanjutan Untuk Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa
Haidar Alwi Ungkap Alasan Usulan Anggaran Tambahan Polri Patut Didukung
Bersama BKN dan LAN, Menteri PANRB Bahas Akselerasi Keterpaduan Digitalisasi Manajemen ASN
Indonesia Kenalkan PP TUNAS ke Organisasi Telekomunikasi Internasional
Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus Dukungan Program Prioritas Nasional
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 13:01 WIB

“Resentralisasi Menjauhkan Peran Daerah Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045”

Jumat, 11 Juli 2025 - 12:49 WIB

DPR Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU Rp70,86 T, Prioritas Dukung Swasembada Pangan

Jumat, 11 Juli 2025 - 11:29 WIB

PGTC 2025 Resmi Dibuka, Pertamina Buka Pendaftaran Lomba Ilmiah Berkelanjutan Untuk Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa

Jumat, 11 Juli 2025 - 11:24 WIB

Haidar Alwi Ungkap Alasan Usulan Anggaran Tambahan Polri Patut Didukung

Kamis, 10 Juli 2025 - 16:14 WIB

Bersama BKN dan LAN, Menteri PANRB Bahas Akselerasi Keterpaduan Digitalisasi Manajemen ASN

Berita Terbaru

Doni Haryono ( foto Ist )

Olahraga

Doni Haryono Belum Siap Lawan Kamboja di SEA V League 2025

Jumat, 11 Jul 2025 - 12:45 WIB