Brebes,Lensabumi.com – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes, Dhani Asmoro, melalui Muhammad Tolani, Kabid Perumahan, memberikan update progres program prioritas 100 hari kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Brebes.
Dua program utama yang sedang digenjot adalah Mberesi Umah Ora Layak Huni (Rumah Tidak Layak Huni) dan Mberesi Jamban (Sanitasi Layak).
1. Program Mberesi Umah Ora Layak Huni
Progres fisik pembangunan rumah tidak layak huni saat ini telah mencapai 92,69%. Tolani menargetkan pengerjaan akan rampung 100% pada akhir Mei 2025.
“Saat ini progres fisik Program Mberesi Umah Ora Layak Huni telah mencapai 92,69%. Kami menargetkan seluruh pembangunan dapat terselesaikan 100% pada akhir Mei 2025. Ini merupakan komitmen kami untuk segera memberikan hunian layak bagi warga Brebes yang membutuhkan,” tegas Muhammad Tolani pada Selasa (20/5/2025).
Program ini merupakan upaya Pemkab Brebes untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang layak dan aman.
Tolani menjelaskan, syarat bagi warga yang mendapatkan bantuan Mberesi Umah Ora Layak Huni adalah, terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial, memiliki hak atas tanah pribadi.
“Kami berkomitmen menyelesaikan program 100 hari ini tepat waktu, sekaligus memastikan warga terdampak tanah bergerak mendapat solusi berkelanjutan,” ujar Tolani.
2. Program Mberesi Jamban
Sementara itu, ungkap, M. Tolani, untuk program perbaikan sanitasi, progres fisik telah mencapai 77,16%, dengan target penyelesaian 100% di akhir Mei 2025.
“Program ini bertujuan memastikan akses sanitasi sehat bagi warga, sekaligus mendukung pencegahan penyakit berbasis lingkungan,” jelas Tolani.
Selain dua program utama, Tolani menyampaikan upaya Pemkab Brebes dalam menangani warga terdampak tanah bergerak (longsor).
Saat ini, kata, M. Tolani, Dinperwaskim sedang mengusulkan pembangunan hunian tetap melalui BNPB, berkoordinasi dengan BPBD Brebes, dengan skema anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kajian Badan Geologi Nasional yang merekomendasikan relokasi warga di zona rawan bencana.
Sebelum hunian tetap terealisasi, Pemkab Brebes melalui BPBD telah menyiapkan hunian sementara (huntara) sebagai bentuk respons tanggap darurat.
