lensabumi.com – Senator DPD RI asal DKI Jakarta, Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., yang juga menjabat sebagai Pimpinan Komite III DPD RI, memimpin delegasi dalam kunjungan kerja ke Finlandia untuk melakukan studi referensi terhadap sistem jaminan sosial nasional.
Kunjungan ini bertujuan menggali praktik terbaik (best practices) dari model welfare state Finlandia yang telah lama diakui sebagai salah satu sistem kesejahteraan sosial terbaik di dunia.
—
Delegasi dipimpin oleh Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M., selaku Wakil Ketua Komite III DPD RI, yang menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar RI di Finlandia, YM Bapak Ibnu Wahyutomo beserta jajaran KBRI atas sambutan hangat dan dukungan penuh terhadap kegiatan ini.
adapun delegasi komite bersama ke Finlandia adalah:
Dalam Kunjungan Studi Referensi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ke Finlandia
No
Nama Lengkap
Provinsi
Keterangan
1. Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M.
Daerah Khusus Jakarta
Wakil Ketua Komite III
2. Sewitri, S.E., M.Sos.
Riau
Anggota
3. apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M.
Bengkulu
Anggota
4. Ust. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C.
Sumatera Utara
Anggota
5. H. Abdi Sumaithi
Banten
Anggota
6. H. Al Hidayat Samsu, S.Pd., M.Pd.
Sulawesi Selatan
Anggota
7. dr. Maria Stevi Harman
Nusa Tenggara Timur
Anggota
8. dr. Ratu Tenny Leriva, M.M.
Sumatera Selatan
Anggota
9. Wa Ode Rabia Al Adawia Ridwan, S.E., MB.
Sulawesi Tenggara
Anggota
10. Muhammad Rifki Farabi
Nusa Tenggara Barat
Anggota
11. Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M.
Kalimantan Timur
Anggota
12. Dr. Lia Istifhama, S.Sos., S.H.I., S.Sos.I., M.E.I.
Jawa Timur
Anggota
13. Agita Nurfianti, S.Psi.
Jawa Barat
Anggota
14. Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., MA.
Kepulauan Bangka Belitung
Anggota
15. Habib Zakaria Bahasyim
Kalimantan Selatan
Anggota
Selama kunjungan, delegasi Komite III DPD RI memperoleh informasi mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga di Finlandia mengenai desain kebijakan, pembiayaan, serta integrasi teknologi dalam layanan sosial. Dialog juga dilakukan dengan diaspora Indonesia yang bekerja dan belajar di Finlandia untuk mendapatkan perspektif lapangan.
Menurut Dailami Firdaus, sistem jaminan sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjangkau pekerja informal, pekerja digital, dan kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi agar sistem yang ada lebih adaptif terhadap perubahan struktur ketenagakerjaan global yang makin fleksibel dan terdigitalisasi.
—
Dalam pertemuan dengan lembaga riset kesehatan KEUSOTE lembaga kesejahteraan Finlandia (THL – Finnish Institute for Health and Welfare), para delegasi memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan sosial yang mencakup layanan kesehatan universal, pendidikan gratis hingga jenjang doktoral, perlindungan sosial bagi anak-anak, pengangguran, hingga lansia.
“Finlandia menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan sistem jaminan sosial tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan yang bagus, tetapi juga oleh komitmen terhadap transparansi, keadilan, dan keterlibatan masyarakat,” ujar Prof. Dailami Firdaus.
⸻
Finlandia menjalankan sistem berbasis akses universal, pajak progresif, dan layanan publik berkualitas tinggi yang dikelola oleh 21 Wellbeing Counties. Seluruh warga, tanpa diskriminasi, mendapatkan hak atas pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan keluarga, dan berbagai bentuk bantuan sosial. Inovasi unggulan seperti Family Centres menyediakan dukungan terpadu bagi keluarga muda, termasuk pelayanan kesehatan, sosial, dan aktivitas komunitas.
Selain itu, pembiayaan sistem berasal dari pajak progresif yang dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Sistem ini mampu menjamin keadilan sosial lintas wilayah—baik di ibu kota Helsinki maupun di daerah-daerah terpencil di Finlandia Utara.
⸻
Tantangan dan Pembelajaran bagi Indonesia
Meskipun sistem Finlandia dinilai sukses, tantangan tetap ada, seperti tunawisma, keterbatasan akses digital bagi lansia dan imigran, serta inflasi biaya hidup. Hal ini menjadi refleksi penting bahwa implementasi dan keberpihakan terhadap kelompok rentan tetap harus menjadi prioritas.
Bagi Indonesia yang tengah melakukan reformasi UU SJSN, studi ini menegaskan pentingnya:
• Desentralisasi layanan sosial berbasis data
• Penguatan lembaga riset independen seperti THL
• Kolaborasi aktif antara pusat, daerah, dan masyarakat sipil
“Kami ingin menggali praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil membangun sistem jaminan sosial yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Finlandia adalah contoh nyata negara yang mampu menerapkan prinsip universalitas, solidaritas sosial, dan keadilan antar generasi dalam perlindungan sosial,” ujar Prof. Dailami.
⸻
Delegasi DPD RI menilai bahwa keberhasilan Finlandia membangun sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan merupakan cerminan good governance yang bisa diadaptasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.
“Kami optimis Indonesia mampu merancang sistem jaminan sosial yang lebih adil, tangguh, dan berpihak pada rakyat kecil, dengan belajar dari keberhasilan dan tantangan negara lain seperti Finlandia,” pungkas Senator Dailami Firdaus.
