Brebes, Lensabumi.com – Infrastruktur jalan sepanjang lebih dari 1 kilometer di Desa Kubangsari, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang merupakan hibah dari seorang pengusaha kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Brebes pada 2022, kini dalam kondisi rusak berat.
Kerusakan semakin parah setelah jembatan penghubung antara Jalan Pantura Songgom-Purwokerto putus, menyulitkan akses transportasi warga setempat dan ratusan karyawan PT. Shyang Tah Jyun (STJ).
Jalan ini merupakan satu-satunya jalur utama bagi masyarakat dan pekerja PT. STJ yang melintas dari arah selatan menuju Desa Kubangsari. Kondisi yang buruk telah mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama bagi karyawan yang harus melewati rute tersebut untuk bekerja.
Kepala Desa Kubangsari, Siswo, melalui Kepala Dusun Tarjo, mengungkapkan keprihatinan atas kondisi tersebut.
“Jalan ini sudah rusak lama, ditambah jembatan yang putus, sangat menyusahkan warga dan pekerja. Bahkan, jalan sepanjang 4 kilometer dari PT. STJ menuju balai desa juga rusak parah. Kami meminta tindakan segera,” tegas Tarjo, Kamis (15/5/2025).
Menurut informasi, salah satu pabrik berencana memperbaiki jalan tersebut melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Namun, warga menuntut Pemda Brebes turut serta memastikan percepatan proses.
“Kami mendukung upaya perbaikan melalui CSR, tapi Pemda tidak boleh lepas tangan. Ini tanggung jawab bersama,” tegas Tarjo.
Kerusakan jalan ini juga telah memicu sejumlah kecelakaan. “Banyak pengendara terjatuh, terutama saat hujan. Jika dibiarkan, kami khawatir akan terjadi insiden lebih serius,” tambahnya.
Beni Aryono, Ketua DPC SPSI Brebes dan Ketua Aliansi Pekerja Kabupaten Brebes, menyatakan akses transportasi yang layak adalah hak dasar pekerja.
“Kami sudah melaporkan masalah ini berkali-kali, tetapi belum ada realisasi perbaikan. Jalan ini vital bagi mobilitas pekerja, tapi keluhan kami seperti diabaikan,” ujar Beni.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemda Brebes, Bowo, mengatakan status jalan hibah masih dalam kajian mendalam.
“Kami sedang menganalisis aspek hukum dan teknis sebelum memutuskan langkah perbaikan. Ini untuk memastikan semua prosedur sesuai regulasi,” jelas Bowo saat dikonfirmasi.
