lensabumi.com – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fakta monumental: Polri kini terlibat langsung dalam upaya swasembada pangan nasional. Di tengah tugas berat sebagai penegak hukum, Polri juga tampil sebagai penggerak produktivitas pertanian rakyat, khususnya dalam komoditas strategis: jagung.
Keterlibatan Polri dalam sektor pangan nasional dimulai sejak 4 Desember 2024, ketika lebih dari 6.600 personel dilatih sebagai Polisi Penggerak Ketahanan Pangan melalui skema pelatihan daring. Program ini dirancang sebagai bentuk kontribusi kepolisian terhadap pemulihan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan strategis. Tonggak awal di lapangan terjadi pada 21 Januari 2025, saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin langsung kegiatan tanam jagung serentak nasional di Desa Karang Mukti, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Per Juni 2025, tercatat bahwa Polri mengelola lebih dari 334 ribu hektare lahan pertanian jagung di berbagai wilayah Indonesia. Dari program ini, hasil panen mencapai hingga 2,54 juta ton, dengan rata-rata produktivitas meningkat tajam dari hanya 2 ton per hektare menjadi 9,3 ton per hektare. Tak hanya mencatatkan rekor efisiensi, program ini juga berdampak nyata bagi masyarakat. Para petani yang sebelumnya hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan, kini mampu meraih hingga Rp4,5 juta per bulan. Sebuah transformasi sosial yang sangat signifikan.
Haidar Alwi menilai, keterlibatan Polri dalam sektor pangan bukan hanya inovasi kebijakan, melainkan bentuk tanggung jawab lebih luas terhadap stabilitas nasional dari sisi non-keamanan. Dalam kerangka ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang berani meluaskan makna pengabdian. Alih-alih membalas opini negatif dan tekanan politik dengan narasi defensif, Polri menjawab dengan prestasi produktif yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Panen raya kuartal II 2025 menjadi tonggak sejarah. Diselenggarakan di Lanud Harry Hadisoemantri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden tidak hanya menyaksikan panen jagung yang melimpah, tetapi juga melepas ekspor perdana sebanyak 1.200 ton ke Sarawak, Malaysia, sebagai bagian dari kontrak ekspor 20.000 ton. Momen ini menandai bahwa Polri tidak hanya berjasa di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi dalam membawa hasil tani rakyat ke panggung perdagangan internasional.
Komitmen Polri tidak berhenti pada tanam dan panen. Institusi ini membangun 18 gudang penyimpanan bekerja sama dengan Bulog di 12 provinsi, dengan total kapasitas 18.000 ton, ditargetkan selesai Agustus 2025. Di hilir, Polri mendukung pengolahan hasil panen melalui 47 unit feedmill di 17 provinsi, serta tengah membangun dua pabrik besar di Maros (Sulawesi Selatan) dan Lamongan (Jawa Timur) yang diproyeksikan sebagai pabrik pakan terbesar di Asia Tenggara.
Bagi Haidar Alwi, inisiatif Polri ini adalah wujud sinergi konkret antara pertahanan, ketahanan, dan kesejahteraan. Ketika lembaga penegak hukum bersedia ikut mengolah tanah, menjaga rantai produksi dan distribusi pangan, maka bangsa ini sedang membangun kekuatan yang utuh, dari aspek keamanan hingga ketersediaan pangan rakyat.
“Saya sangat mengapresiasi peran Polri, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di saat sebagian pihak hanya menyebar kebencian, Polri memilih bekerja. Ini bukan pengalihan fungsi, tetapi perluasan peran strategis demi kepentingan nasional. Dan masyarakat harus tahu: hari ini, Polri sedang menanam masa depan bangsa,” tegas R. Haidar Alwi.
Ia pun mengajak publik untuk tidak melihat Polri hanya dari kacamata masa lalu. Sebab sebuah bangsa hanya bisa maju bila semua unsur negaranya, termasuk aparat hukum, ikut membangun, bukan sekadar menjaga. Keamanan sejati bukan hanya saat kriminalitas ditekan, tetapi saat rakyat hidup sejahtera dan pangan tersedia dengan cukup. Polri telah membuktikan bahwa menjaga pangan adalah bagian dari menjaga bangsa. Kini giliran masyarakat yang menjaga kepercayaan terhadap institusi yang bekerja.
