lensabumi.com – Dalam rangka meningkatkan lifting minyak dan gas bumi nasional, Kementerian PPN/Bappenas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjalin kolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kolaborasi tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas yang ditandatangani Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Kamis (5/6).
Disaksikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, penandatanganan MoU hari ini menjadi landasan kerja sama untuk mendukung prioritas pembangunan, penguatan ketahanan energi, dan percepatan transformasi nasional. Dalam sambutannya, Menteri Rachmat Pambudy menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian yang besar terhadap swasembada air, energi, dan pangan. Untuk itu, peningkatan lifting migas ini menjadi hal yang penting sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor hulu migas.
Lebih lanjut, Menteri Rachmat Pambudy menyambut baik kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dengan SKK Migas untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah di hulu migas khususnya aspek perencanaan strategis, serta menekankan pentingnya penggunaan teknologi baru. Dia menjelaskan penggunaan teknologi sangat penting, karena dengan teknologi baru, bahkan sumur tua masih dapat diberdayakan. Karena itu kita berharap SKK Migas dapat terus mendorong penggunaan teknologi agar produksi dan lifting migas dapat ditingkatkan, mengingat begitu besar harapan masyarakat agar kebutuhan energi bisa terpenuhi secara terjangkau.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas lembaga untuk mendukung target lifting minyak dan gas bumi nasional. Ia menegaskan komitmen untuk mengelola hulu migas secara berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. Kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas ini juga mencerminkan upaya bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan terpadu, menyelesaikan hambatan proyek strategis, serta menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Djoko menutup dengan keyakinan kuat bahwa kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan data, meningkatkan kapasitas SDM, dan mendorong perizinan yang lebih efektif demi efisiensi dan produktivitas sektor ini.
Melalui MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan SKK Migas berharap dapat menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang lebih efektif. Hal ini penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mempercepat transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
