TEMUAN SELAKU PENYULUH KARHUTLA DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jumat, 25 September 2026 - 17:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Brigjen TNI Fierman Agustus Menggunakan Motor saat menemui warga

Foto Brigjen TNI Fierman Agustus Menggunakan Motor saat menemui warga

LENSABUMI.COM

KAPUAS HULU— Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 2026 menunjukkan bahwa persoalan kebakaran tidak dapat ditangani hanya melalui pemadaman. Kompleksitas penyebab, kondisi ekologis, keterbatasan akses, kepentingan ekonomi, hingga perilaku masyarakat membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, terutama untuk menghadapi periode El Niño berikutnya.

Kegiatan sosialisasi Karhutla di Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan untuk membangun kapasitas dan kepabilitas berpikir bagi masyarakat untuk memperkaya cara hidup yang efektif di daerah yang 55,50% taman nasional dan hutan lindung, 21,69% lahan pertanian, 19,52% hutan produksi, 2,42% lahan pertambangan, 0,59% sungai dan danau. Dalam pelaksanaannya penyuluh mendapatkan beberapa temuan dan menyusun beberapa rekomendasi untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat yang sekaligus akan mengurangi potensi kebakaran hutan ke depan.

PETA KARHUTLA (###)

## Kekeringan Memengaruhi Pemadaman dan Distribusi BBM

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah dampak kekeringan terhadap Sungai Kapuas. Penurunan muka air menyebabkan kapal pengangkut BBM mengalami hambatan sehingga distribusi bahan bakar tidak selalu dapat berlangsung tepat waktu. Kelangkaan BBM kemudian ikut menyulitkan mobilitas dalam kegiatan pemadaman kebakaran.

Namun, kondisi tersebut masih perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya aktivitas lain yang menggunakan BBM dalam jumlah besar sehingga terjadi persaingan antara kebutuhan kegiatan tertentu dengan konsumsi masyarakat.

Sebagian besar titik api juga berada di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kondisi ini menjadi salah satu kendala utama pemadaman sehingga sejumlah kebakaran akhirnya lebih banyak berhenti setelah api padam secara alami.

Kearifan Lokal dan Kepentingan Korporasi Perlu Dipisahkan

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pembakaran lahan memiliki latar belakang yang berbeda. Bagi sebagian peladang, pembakaran merupakan bagian dari cara membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dalam skala terbatas. Praktik tersebut telah diatur melalui ketentuan daerah dan dilakukan secara terbuka.

Persoalan menjadi berbeda adanya indikasi yang harus didalami, pembakaran alternatif murah membuka lahan perluasan kebun sawit. Karena itu, penanganan Karhutla perlu membedakan secara jelas antara pembakaran untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dengan pembakaran yang berkaitan dengan kepentingan korporasi.

Baca Juga  AHY: 93,5 persen jalan nasional siap layani mudik 2026

Perdebatan penyebab kebakaran ini akan berujung kepada saling tuduh dan tidak jelas tanpa ada penelitian lebih lanjut. Diperlukan penelitian sehingga mendapatkan data yang lebih mendalam.

Hal ini akan menjadi pembelajaran penting dalam menyusun konsep edukasi guna pemberdayaan masyarakat hidup di wilayah Kapuas hulu.

Kondisi Danau Sentarum Perlu Menjadi Perhatian

Temuan penting juga diperoleh di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Sejumlah tampungan air ditemukan mengering dan terdapat lapisan tanah berpasir.

Mengeringnya lapisan gambut bagian bawah meningkatkan risiko tersimpannya bara api apabila terjadi kebakaran di permukaan. Kondisi ini semakin berisiko karena karakter angin yang cukup kuat dapat membawa material api hingga jarak yang relatif jauh, bahkan mendekati satu kilometer.

Situs sejarah di Kapuas Hulu

Di beberapa lokasi terdapat situs lahan gambut purba yang diperkirakan berumur sekitar **47.000–49.000 tahun** dan disebut sebagai salah satu lahan gambut tertua di dunia. Pada tahun ini sekitar lahan gambut tersebut mulai terbakar di kawasan Danau Sentarum. Hal ini menjadi ancaman serius akan kehilangan kekayaan bernilai sejarah.

Desa yang Menolak Sawit Cenderung Tidak Mengalami Kebakaran Besar

Temuan lain berasal dari sejumlah desa yang menolak keberadaan perkebunan sawit. Di wilayah tersebut tidak ditemukan kebakaran dalam skala besar.

Kondisi ini diduga berkaitan dengan tidak adanya dorongan masyarakat untuk terus memperluas lahan sawit. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan masih terdapat komunitas masyarakat yang memahami risiko pengembangan sawit terhadap lingkungan desa mereka.

Dari aspek adat, aturan pembatasan pembakaran sebenarnya telah diterapkan. Hal ini menguatkan bahwa kebakaran bisa diakibatkan masyarakat yang enggan melaporkan rencana pembukaan lahan sebelum melakukan pembakaran. Akibatnya, pemerintah desa sulit melakukan antisipasi, terutama jika lokasi pembukaan lahan berada jauh dan sulit dijangkau.

Pemanfaatan alasan kearifan lokal

Pembukaan ladang berdampingan dengan penyalahgunaan pembukaan perluasan lahan sawit. Hal ini menjadikan perhatian khusus, karena kearifan lokal akan terus menjadi kambing hitamnya. Dimana perluasan ladang sawit dengan pembakaran, akan berlansung tersembunyi sehingga sulit dideteksi pelakunya. Berbeda pembakaran bertujuan pembukaan lahan, dilakukan bersama dan terbuka.

## Kewenangan Pusat dan Daerah Perlu Diintegrasikan

Baca Juga  Wabup Intan Apresiasi Pemerintah Desa Ciakar Gelar Pasar Tradisional

Persoalan lain yang ditemukan adalah pembagian kewenangan. Perizinan perkebunan berada pada pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Karena itu, inspeksi terhadap kesiapan perusahaan dalam menghadapi kebakaran juga berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan kebakaran di wilayahnya, tetapi memiliki keterbatasan dalam melakukan inspeksi terhadap kesiapan perusahaan yang perizinannya menjadi kewenangan pusat.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembagian peran yang jelas serta sistem pengawasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, terutama menjelang El Niño berikutnya.

## Pemetaan Daerah Tangkapan Air Jadi Prioritas

Desain wilayah Kapuas hulu sebagai tangkapan air, dimana di kala hujan berlebih Kapuas Hulu akan menghadapi banjir, dan air akan terbuang ke laut melalui sungai kapuas. Pentingnya rancangan Kapuas hulu sebagai penangkap air, atau bank air. Hal ini dapat dilakukan melalui konsep Bank air, dan manajemen air di wilayah ini. Air bermanfaat disamping mencegah kekeringan di lahan gambut, juga sebagai sarana transportasi alternatif, serta pemenuhan kebutuhan sawah sepanjang tahun. Dimana sawah dapat ditata panen tiga kali dalam setahun.

Foto Brigjen TNI Fierman Agustus Menggunakan Motor saat menemui warga

Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui pendalaman wilayah cekungan, perbaikan dan pendalaman saluran irigasi, serta pengelolaan air untuk menjaga lapisan gambut tetap basah hingga kedalaman tertentu. Tujuannya adalah mencegah gambut mengalami kekeringan ekstrem pada saat El Niño. Konsep Bank air akan efektif diterapkan mengingat, wilayah ini adalah hulu dari Kapuas yang selalu menjadi sumber air dari daerah sekitarnya.

## Edukasi Publik Harus Menjadi Strategi Jangka Panjang

Karhutla merupakan ancaman periodik di Kalimantan Barat. Karena itu, kebakaran perlu ditempatkan sebagai salah satu ancaman utama daerah yang harus dihadapi melalui pendidikan masyarakat secara berkelanjutan.

Program edukasi publik diperlukan untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang masih bergantung pada pembakaran lahan. Masyarakat juga perlu diperkenalkan pada alternatif memperoleh pangan dan meningkatkan produktivitas melalui pola bercocok tanam yang tidak membutuhkan pembakaran.

## Layanan Digital dan Infrastruktur Perlu Diperkuat

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga direkomendasikan membangun sistem layanan informasi digital terintegrasi yang mudah diakses melalui telepon seluler.

Baca Juga  Baznas Salurkan 160.000 Liter Air Bersih Untuk Masyarakat Aceh Tamiang

Layanan tersebut dapat menggabungkan informasi cuaca, musim tanam dan peternakan, perdagangan masyarakat, layanan pengaduan cepat, serta materi edukasi produktivitas dan pencegahan kebakaran. hal ini akan menjadi salah satu cara penyebaran informasi edukatif, pemberdayaan masyarakat, dan tentu mengatasi ancaman kebakaran ke depan.

Informasi cuaca dapat membantu masyarakat menentukan waktu tanam dan aktivitas pertanian. Sistem perdagangan digital dapat mempertemukan kebutuhan dan ketersediaan barang antarmasyarakat. Layanan pengaduan dapat mempercepat pelaporan gangguan pelayanan maupun potensi kebakaran, sedangkan fungsi edukasi dapat digunakan untuk mendorong perubahan dari praktik pembakaran menuju kegiatan yang lebih produktif.

Penguatan infrastruktur juga diperlukan. Pemerintah perlu menyiapkan alternatif distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dan kegiatan penanganan kebakaran tetap dapat dipenuhi ketika Sungai Kapuas mengalami pendangkalan pada musim kering.

Perluasan jaringan listrik dan internet juga penting untuk mempercepat penyebaran informasi, mendukung edukasi, serta membuka akses pengaduan masyarakat hingga wilayah yang lebih jauh.

## Penanganan Karhutla Tidak Cukup dengan Pemadaman

Karhutla merupakan dampak yang diperlihatkan akibat kurangnya pengetahuan pemberdayaan lahan untuk mendapatkan sumber kehidupan. Kapuas hulu merupakan daerah hulu sungai kapuas kaya akan mata air, hutan tangkapan air, berbagai ikan pilihan yang hanya hidup di derah hulu, pemandangan sungai hulu yang jarang didapatkan. daerah ini juga memiliki lahan gambut TERTUA di dunia sedalam 18 meter yang berumur 46.000 – 49.000 (sumber dari penelitian oregon university) sekaligus menjadi fokus penelitian peradaban, dapat dikembangkan menjadi situs purbakala. Kapuas hulu berbatasan langsung dengan Malaysia, disamping peluang datang juga merupakan suatu kerugian dan ancaman ketika sumber daya manusia tidak terkelola dengan baik.

Menghadapi El Niño berikutnya, mitigasi Karhutla perlu bergeser dari pendekatan reaktif menuju pencegahan yang terintegrasi. Pemetaan daerah tangkapan air, pengelolaan gambut, kesiapan korporasi, alternatif distribusi BBM, pendidikan masyarakat, layanan informasi digital, serta koordinasi kewenangan pusat dan daerah perlu disiapkan jauh sebelum musim kering tiba.

Dengan pendekatan tersebut, risiko kebakaran di Kapuas Hulu diharapkan tidak kembali mencapai skala seperti yang terjadi pada 2026.

Berita Terkait

Prabowo Turunkan 1.000 Perwira TNI Edukasi Pencegahan Karhutla
Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali
Pos Gizi Diperkuat, Pemkot Tangsel Percepat Penanganan Stunting Berbasis Masyarakat
Perkuat Pencegahan Karhutla, Tim Satgas Mabes TNI Berikan Edukasi Intensif kepada Masyarakat Kapuas Hulu
Wushu Tambah Tiga Medali Perunggu Untuk Indonesia
Perkuat Kapasitas Anggota, RAPI Kabupaten Tangerang Audiens Dengan Bupati Maesyal Rasyid Bahas Bimbingan Organisasi
Ketum Mursalin Apresiasi Kinerja Dinas Perkim Kabupaten Tangerang
Kemendikdasmen Terima Tambahan Rp28 Triliun Dukung Peralihan Guru PPPK

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 18:22 WIB

Prabowo Turunkan 1.000 Perwira TNI Edukasi Pencegahan Karhutla

Jumat, 25 September 2026 - 17:45 WIB

TEMUAN SELAKU PENYULUH KARHUTLA DI KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kamis, 24 September 2026 - 22:01 WIB

Pemkab Tangerang Raih Penghargaan TP2DD Terbaik Se-Jawa Bali

Kamis, 24 September 2026 - 18:01 WIB

Pos Gizi Diperkuat, Pemkot Tangsel Percepat Penanganan Stunting Berbasis Masyarakat

Rabu, 23 September 2026 - 19:50 WIB

Wushu Tambah Tiga Medali Perunggu Untuk Indonesia

Berita Terbaru