lensabumi.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan, menyelesaikan administrasi aset, serta memenuhi dokumen Readiness Criteria (RC) sebagai syarat utama terhadap program nasional Kemensos.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel Muhammad Farhanie di Banjarbaru, Rabu, mengatakan komitmen itu disampaikan saat audiensi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Jakarta, yang membahas kesiapan daerah dalam pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kalsel.
“Berdasarkan hasil survei lokasi yang dilakukan, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat memerlukan pemenuhan dokumen RC, termasuk persetujuan pinjam pakai atau hibah lahan kepada Kementerian Sosial,” ucapnya.
Ia menyebutkan lokasi yang diusulkan berada dalam satu kawasan dengan bangunan eks Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang akan dihibahkan kepada Pemprov Kalsel, sehingga diperlukan kejelasan langkah tindak lanjut agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mekanisme pinjam pakai atau hibah agar rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan,” tuturnya.
Selain pembangunan gedung permanen, Farhanie mengatakan audiensi tersebut juga membahas penggunaan bangunan sementara Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan berdasarkan hasil evaluasi Program Sekolah Rakyat Triwulan IV, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel merekomendasikan adanya Surat Ketetapan Pinjam Pakai Bangunan dari Pemprov Kalsel kepada Kementerian Sosial.
Farhanie mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel dan saat ini masih menunggu surat permohonan pinjam pakai bangunan dari Kementerian Sosial.
“Kami minta dukungan dan tindak lanjut dari Kementerian Sosial agar proses administrasi pinjam pakai bangunan ini dapat segera diselesaikan, sehingga operasional Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal,” katanya.
Pada kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia sosial, khususnya kebutuhan Pekerja Sosial (Peksos) di panti-panti sosial sebagai pendukung layanan rehabilitasi sosial.
“Jumlah Peksos saat ini masih terbatas dibandingkan beban layanan. Idealnya, satu Peksos menangani maksimal sepuluh klien agar pendampingan dan rehabilitasi sosial dapat berjalan efekti
