lensabumi.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) tengah mengebut pembangunan akses semipermanen di wilayah terdampak bencana agar dapat dilewati kendaraan kecil hingga sedang dalam waktu dua pekan ke depan.
“Kami menargetkan akses yang dapat dilewati kendaraan kecil hingga sedang dalam dua pekan. Masalah utama saat ini adalah penumpukan di satu jalur akibat putusnya jalan nasional sehingga distribusi logistik terhambat,” kata Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy di Padang, Minggu (7/12/2025).
Vasko mengatakan pihaknya memastikan penanganan pascabencana akan terus berjalan optimal dengan dukungan penuh pemerintah pusat, termasuk pencarian korban hilang serta pembukaan akses isolasi yang tetap menjadi fokus utama saat ini.
Di sisi lain, ia juga menegaskan instruksi keras terkait birokrasi penanganan bencana dimana segala proses administrasi yang berpotensi menghambat distribusi bantuan telah dipangkas.
“Pokoknya semua yang biasanya lambat, sekarang dipercepat. Semua pihak bergerak bersama termasuk kejaksaan juga turut memonitor administrasi agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari,” tegasnya.
Selain itu, ujar dia, sinergi lintas sektoral dan bantuan TNI untuk wilayah yang tidak dapat dijangkau lewat darat, pemenuhan kebutuhan dilakukan melalui jalur udara dan laut.
“TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara telah mengerahkan kapal, pesawat serta helikopter kargo untuk menembus daerah terisolasi,” kata dia.
Lebih lanjut, untuk utilitas publik, Vasko menyebutkan pasokan listrik di Provinsi Sumbar telah pulih 99,9 persen. Namun layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih menghadapi kendala serius akibat kerusakan intake dan kekeruhan air.
Kemudian terkait ketersediaan pangan, ia memastikan stok beras dan bahan pangan mencukupi. Apalagi didukung bantuan yang terus mengalir dari berbagai provinsi serta perhatian langsung dari Presiden RI.
“Sumbar satu-satunya provinsi yang memiliki Dashboard Bencana untuk pemantauan data real time. Kami tekankan pengumpulan data harus valid. Kalau datanya asal, justru akan salah langkah,” katanya.
Sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem lanjutan, pemerintah berkoordinasi intensif dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk memantau situasi termasuk opsi penerapan modifikasi cuaca jika diperlukan.
