Kota Tangerang, Lensabumi.com – Pemkot Tangerang, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sebagai langkah awal dalam penyusunan program pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, menegaskan, RKPD 2026 harus berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang 2025-2045, yang mengakomodasi visi-misi wali kota terpilih, serta sinkron dengan program prioritas nasional.
“Pemkot Tangerang telah menetapkan visinya sebagai kota bisnis modern yang berdaya saing dan maju berlandaskan akhlakul karimah. Semua program pembangunan 25 tahun ke depan akan diarahkan untuk mencapai visi tersebut,” ujar Dr. Nurdin, yang berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (31/01).
Selain itu, Pj wali kota, juga menegaskan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang akan disusun dalam tiga bulan setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih, dengan rancangan awal yang sudah disiapkan untuk kemudian dibahas lebih lanjut.
“Dalam waktu paling lama 3 bulan setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota, harus sudah disusun RPJMD Kota Tangerang ini. Nah, tentu draft RPJMD-nya sudah dibuat, tapi tentu nanti akan dibahas bersama oleh wali kota terpilih,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Rusdi Alam, menekankan pentingnya Forum RKPD sebagai wadah penjaringan aspirasi masyarakat. Ia berharap forum ini dapat menyerap lebih banyak masukan yang tidak tertampung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Forum ini harus menguatkan program yang selaras dengan misi wali kota terpilih dan RPJMD 2025-2029. Kami ingin memastikan bahwa usulan dari masyarakat dapat menjadi bagian dari kebijakan pembangunan Kota Tangerang,” jelas Rusdi.
Ruadi, juga menyoroti beberapa program unggulan yang perlu diperkuat dalam RKPD 2026.
“Seperti pengembangan Griya Harmoni Warga, ruang publik yang telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat di berbagai wilayah, serta perencanaan pengelolaan sampah berbasis teknologi,” pungkasnya. (Andi)
