TANGERANG, LENSABUMI.COM – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Wawan Sumarwan, S.H., kembali turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi konstituen melalui agenda reses masa persidangan ketiga. Selasa 23 Juni 2026.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kalangan ibu-ibu (emak-emak) untuk menyuarakan langsung berbagai keluhan mendasar yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh ratusan warga tersebut, kelompok emak-emak mendominasi jalannya sesi tanya jawab dengan menyampaikan persoalan krusial seputar kesejahteraan sosial dan kesehatan keluarga.
Dua Isu Utama yang Dikeluhkan Warga Penyaluran Bansos yang Tidak Tepat Sasaran
Banyak emak-emak mengeluhkan polemik data bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak sinkron.
Warga menyoroti adanya keluarga mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan, sementara warga miskin yang benar-benar membutuhkan justru kerap terlewatkan.
Mereka mendesak adanya evaluasi data berkala yang melibatkan pemerintah desa secara akurat.
Selain itu, Minimnya Fasilitas Kesehatan Posyandu, Ibu-ibu juga mengeluhkan terbatasnya pemenuhan alat kesehatan dan sarana penunjang di pos pelayanan terpadu (Posyandu).
Fasilitas ini dinilai sangat vital untuk memantau tumbuh kembang anak serta menekan angka stunting di tingkat desa.
Mendengar langsung rentetan keluhan tersebut, H. Wawan Sumarwan menegaskan komitmennya untuk membawa dan memperjuangkan setiap poin aspirasi tersebut ke tingkat Provinsi Banten.
”Semua keluhan dari emak-emak ini menjadi catatan prioritas bagi saya. Masalah ketidakakuratan data bansos dan minimnya sarana Posyandu adalah urusan pelayanan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan. Kami akan mendesak dinas terkait untuk melakukan sinkronisasi data pemutakhiran kemiskinan dan mengupayakan alokasi anggaran sektor kesehatan dasar,” ujar H. Wawan Sumarwan.
Selain masalah bansos dan posyandu, reses berkala yang dijalankan oleh legislator PDI perjuangan asal Dapil Kabupaten Tangerang ini juga menampung kebutuhan warga terkait perbaikan infrastruktur jalan desa, peningkatan kualitas pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok perempuan. (Bagas)






