Kades Kandawati Akui Terima Fee Rp50 Juta, Tanah Wakaf Masjid Diduga Dibebani Pungutan per Meter

Kamis, 23 April 2026 - 16:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LENSABUMI. COM

TANGERANG, – Polemik dugaan pungutan liar antara pihak pengembang PT Wintraco dengan Pemerintah Desa Kandawati, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, terus memanas. Kepala Desa Kandawati, Sumarni, dikonfirmasi wartawan membenarkan telah menerima sejumlah uang fee dari pihak pengembang.

 

Saat dimintai keterangan di kantornya, Sumarni yang didampingi suaminya menyebut uang tersebut merupakan biaya administrasi pengurusan warkah.

“Itu untuk biaya administrasi warkah,” ujar Sumarni dan sumainya data di wawancarai pelh sejumlah wartawan Kamis 23 April 2026.

Baca Juga  1.296 Calon Jemaah Haji Brebes Matangkan Kesiapan Spiritual dan Kesehatan

Diketahui, lahan yang menjadi objek persoalan tersebut merupakan tanah wakaf milik Masjid Syeikh Hasan Basri dengan luas sekitar 5.660 meter persegi. Dalam prosesnya, Kepala Desa Kandawati disebut meminta fee sebesar Rp1.200 per meter kepada pihak pengembang.

Sebelumnya, perwakilan PT Wintraco, Ko Aseng, menyampaikan bahwa uang senilai Rp50 juta telah diserahkan secara bertahap kepada Kepala Desa Kandawati.

Baca Juga  Menteri LH Minta Persoalan Sampah Di Sumbar Selesai Pada 2027

“Uang itu sudah kami berikan secara bertahap,” kata Ko Aseng saat musyawarah di Kantor Desa Kandawati, Kamis (23/4/2026).

Namun, pihak PT Wintraco menilai adanya permintaan fee tersebut mengarah pada dugaan pungutan liar. Menurut mereka, pembayaran yang telah dilakukan justru menjadi beban tambahan dalam proses administrasi lahan.

Ko Aseng menegaskan PT Wintraco siap menempuh jalur hukum apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan secara terbuka dan adil.

Baca Juga  KB/TK Azzahra Sukses Gelar Tasyakuran Kelulusan dan Apresiasi Karya Seni Siswa

“Kami siap ambil langkah hukum jika masalah ini terus berlarut,” tegasnya.

Kasus ini menjadi sorotan warga karena menyangkut tanah wakaf yang seharusnya dikelola secara transparan dan penuh kehati-hatian. Warga berharap ada penjelasan resmi dari pihak terkait serta pengawasan dari instansi berwenang agar polemik tidak semakin meluas. (Gass)

 

Berita Terkait

RSUD Kabupaten Tangerang Gelar Forum Konsultasi Publik, Perkuat Layanan Code Stroke, Jantung dan PONEK
Lapas Brebes Hadiri Pemusnahan Barang Bukti 23 Perkara di Kejari
Ketum Mursalin Apresiasi Langkah Bupati Maesyal Rasyid Gelar Nobar Piala AFF Bersama Masyarakat
Kemensos Jatuhi Hukuman Berat Ke 620 Pegawai Karena Kasus Judol
RDP Bersama DPRD dan Warga Cirarab, BPN Pastikan Pengadaan Tanah Tol Serbaraja Dilaksanakan Transparan
Bapenda Kabupaten Tangerang Optimalkan Pelaporan Retribusi untuk Tingkatkan Akuntabilitas PAD
Bapenda Kabupaten Tangerang Optimalkan Pelaporan Retribusi untuk Tingkatkan Akuntabilitas PAD
DPRD Kabupaten Tangerang Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2027

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:12 WIB

RSUD Kabupaten Tangerang Gelar Forum Konsultasi Publik, Perkuat Layanan Code Stroke, Jantung dan PONEK

Selasa, 6 Oktober 2026 - 20:48 WIB

Lapas Brebes Hadiri Pemusnahan Barang Bukti 23 Perkara di Kejari

Selasa, 6 Oktober 2026 - 19:22 WIB

Ketum Mursalin Apresiasi Langkah Bupati Maesyal Rasyid Gelar Nobar Piala AFF Bersama Masyarakat

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:31 WIB

Kemensos Jatuhi Hukuman Berat Ke 620 Pegawai Karena Kasus Judol

Selasa, 6 Oktober 2026 - 14:49 WIB

Bapenda Kabupaten Tangerang Optimalkan Pelaporan Retribusi untuk Tingkatkan Akuntabilitas PAD

Berita Terbaru