Jakarta, Lensabumi.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membenarkan terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 206 Tahun 2026.
“Ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Ditjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen mengeluarkan surat keputusan tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Kamis (12/11).
Melalui surat keputusan yang diteken oleh Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin pada Senin (11/11) tersebut, pihaknya mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
Selain itu pihaknya juga menyatakan menarik Surat Keterangan (SK) Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang berada pada pihak yang dituju atau pihak lainnya, serta menyatakan SK itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (asas erga omnes).
Pada kesempatan terpisah Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.
Dia menyampaikan pencabutan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Dikmen Diksus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Menko Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut Yusril, pencabutan suket bukan sekadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Selain itu hal tersebut sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban pejabat untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Ia berpendapat setelah surat keterangan penyetaraan tersebut dicabut, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuannya melalui perkara yang telah diputus.
