lensabumi.com – Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi menandatangani kesepakatan Economic Growth Partnership pada Senin (19/1/2026) waktu setempat. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Inggris untuk Bisnis dan Perdagangan Peter Kyle.
Perjanjian kerja sama ini memuat sejumlah poin strategis, khususnya di bidang transportasi dan infrastruktur. Salah satu proyek utama yang disepakati adalah pembangunan The Surabaya Urban Rail Project atau proyek kereta api perkotaan di Surabaya.
Dalam dokumen kesepakatan, Pemerintah Inggris menyatakan komitmennya untuk terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di Indonesia, termasuk Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kota Surabaya, guna merealisasikan proyek tersebut.
“Termasuk potensi kolaborasi lebih lanjut dalam studi kelayakan untuk mendukung produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan konektivitas,” demikian tertulis dalam dokumen perjanjian.
Meski demikian, penyelesaian studi kelayakan proyek masih bergantung pada keputusan pemerintah Indonesia terkait penentuan rute serta tahapan pembangunan. Hal ini akan ditentukan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
Selain proyek kereta urban Surabaya, kerja sama Indonesia–Inggris juga mencakup pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan yang bertujuan menurunkan biaya logistik, mengurangi emisi karbon, menekan volume lalu lintas, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Beberapa skema lain yang akan dikolaborasikan meliputi pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan Land Value Capture (LVC). Pendekatan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di sekitar simpul transportasi, seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pusat bisnis, permukiman, kawasan heritage, hingga pusat layanan kesehatan dan pendidikan.
Kerja sama ini juga melibatkan kolaborasi berkelanjutan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Inggris dalam memperkuat regulasi pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar.
Fokus utama kerja sama mencakup peninjauan model bisnis potensial, penguatan tata kelola proyek, serta pelaksanaan studi infrastruktur kompleks. Kedua negara sepakat meningkatkan kejelasan, konsistensi, dan efisiensi kerangka regulasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Upaya tersebut meliputi peningkatan transparansi proses persetujuan, standar penyiapan proyek, serta mekanisme alokasi risiko, guna memperkuat kepercayaan investor sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia.
