Direktur Eksekutif LSM BP2A2N, Ahmad Suhud, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (RKPD) 2027.
Ia menilai forum tahunan tersebut seringkali hanya menjadi formalitas atau seremonial belaka tanpa memberikan dampak signifikan pada realisasi aspirasi masyarakat di tingkat bawah, senin 26/01/ 26.
Suhud menyoroti bahwa banyak usulan prioritas yang muncul dari masyarakat dalam Musrenbang tingkat desa dan kecamatan justru hilang atau tidak terakomodasi saat sampai di tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, dominasi kepentingan politik dan kebijakan “top-down” masih jauh lebih kuat dibandingkan hasil serap aspirasi yang murni dari warga.
Ia mendesak pemerintah daerah agar lebih transparan dalam menetapkan skala prioritas pembangunan dan memastikan bahwa anggaran yang dikelola benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif tahunan. (Bagas)
