lensabumi.com – Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat kembali jadi sorotan di tengah krisis iklim yang makin nyata. Hak ini bukan sekadar janji manis di atas kertas. Konstitusi menguncinya dalam UUD 1945, lalu dunia ikut mengamini lewat berbagai komitmen global.
Isu itu mencuat dalam diskusi publik Pesta Media AJI Jakarta yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta di Ruang Tari Tradisional Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (11/04/2026).
Dalam forum bertajuk “Menuntut Kembali Hak Konstitusional Warga atas Lingkungan yang Sehat Sebagai Jalan Keluar Dari Krisis Iklim”, para pembicara membedah krisis lingkungan yang kini tak lagi berbisik, tetapi sudah mengetuk pintu dengan keras.
Polusi dan Krisis Iklim Jadi Ancaman Nyata
Jasmine Exa K, peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), menjelaskan bahwa krisis lingkungan langsung menghantam kesehatan manusia.
Ia mengutip catatan World Health Organization yang menyebut polusi udara, sanitasi buruk, dan perubahan iklim memberi tekanan besar pada kesehatan serta merusak biodiversitas.
Menurut Jasmine, polusi udara menyumbang 25 persen kematian akibat stroke dan penyakit jantung iskemik. Namun, ia menegaskan dunia sebenarnya masih punya celah untuk bernapas. Sebab, manusia masih bisa mencegah 23 persen kematian global jika mereka menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Jasmine menilai pertumbuhan industri yang masif di Indonesia ikut menambah beban bumi. Sektor energi dan industri menyumbang sekitar 50 persen emisi gas rumah kaca.
Sejak era energi fosil melaju liar pada 1970-an, suhu bumi ikut merangkak naik dan memantik cuaca ekstrem seperti banjir serta kekeringan.
“Dalam jangka panjang bisa mengganggu kelangsungan hidup manusia,” tuturnya.
Industri Ekstraktif Tekan Lingkungan dan Warga
Lebih lanjut, Jasmine menyoroti industri ekstraktif seperti baja dan nikel yang menghasilkan emisi tinggi serta meninggalkan jejak tebal bagi warga sekitar.
Di kawasan industri seperti Cilegon, puluhan pabrik memuntahkan debu hingga 1.300 ton per tahun. Debu itu bukan sekadar angka di laporan, tetapi tamu kotor yang mampir ke paru-paru warga dan memicu ISPA hingga penyakit pernapasan.
Selain itu, aktivitas industri sejak tahap penambangan juga memicu deforestasi, konflik lahan, dan pencemaran air. Dari hulu sampai hilir, industri kerap bergerak seperti mesin rakus yang bukan hanya menggerus tanah, tetapi juga merobek ruang hidup masyarakat.
Di tengah kondisi itu, Jasmine menilai dekarbonisasi menjadi jalan keluar yang masuk akal. Menurutnya, Indonesia tidak perlu menghentikan industrialisasi.
Namun, pemerintah harus mendorong transisi energi terbarukan, mengurangi PLTU, dan membuka data emisi secara transparan.
“Masyarakat hanya ingin udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan ekosistem yang terus menopang kehidupan,” katanya.
Krisis Iklim Rusak Biodiversitas dan Ruang Hidup Satwa
Sementara itu, peneliti Biodiversitas AEER Azka Syamila menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan dan krisis iklim ikut menghancurkan biodiversitas. Akibatnya, konflik antara manusia dan satwa liar terus bermunculan.
Azka menilai konflik itu muncul karena manusia terus merampas ruang hidup satwa. Saat hutan berubah fungsi, satwa kehilangan rumah lalu masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup.
“Karena rumah mereka tergusur karena alih fungsi lahan. Mereka bingung mau cari makan ke mana lagi yang berakibat pada konflik antar manusia dan hewan,” jelasnya.
Pada saat yang sama, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Saurlin P Siagian menegaskan bahwa masyarakat menanggung ongkos mahal dari krisis iklim dan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, bencana ekologis tidak hanya merusak alam, tetapi juga menguras anggaran publik seperti dompet yang dijebol pelan-pelan.
Saurlin mencontohkan bencana ekologis di Sumatera beberapa bulan lalu. Untuk memulihkan wilayah itu, pemerintah setidaknya membutuhkan biaya sekitar Rp51 triliun.
“Jangan sampai hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi dilanggar sendiri. Jangan sampai komitmen pengurangan emisi karbon juga kita langgar,” ungkapnya.
Deforestasi Dorong Indonesia ke Jurang Ekologis
Selain itu, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Woro Wahyuningtyas menilai Indonesia perlahan bergerak menuju krisis ekologis yang serius. Ia menilai laju deforestasi yang makin masif menjadi pemicu utama.
Menurut Woro, situasi ini tidak bisa terus berjalan seperti rem blong di turunan. Karena itu, ia mengajak masyarakat mulai bergerak dan membangun kekuatan dari bawah.
“Mari mengorganisir diri, kita boleh percaya parlemen, tapi harus lebih percaya pada diri sendiri,” ujarnya.
