JAMBE – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Jambe tahun anggaran 2026 mendapatkan sorotan dari para kepala desa. Kekecewaan ini dipicu oleh absennya sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis dalam forum diskusi perencanaan wilayah tersebut pada Senin (26/1/2026).
Ketidakhadiran para pengambil kebijakan dari tingkat kabupaten ini dinilai mencederai semangat perencanaan partisipatif. Para kepala desa merasa aspirasi masyarakat yang telah disusun dari tingkat desa terkesan diabaikan karena tidak bisa dikonsultasikan langsung dengan dinas terkait.
“Kami sangat menyayangkan banyak kursi OPD yang kosong. Musrenbang ini adalah wadah sakral untuk menentukan arah pembangunan setahun ke depan. Jika OPD tidak hadir, bagaimana kami bisa memastikan usulan prioritas warga seperti infrastruktur dan pendidikan bisa diakomodir?” ujar salah satu perwakilan kepala desa di Kecamatan Jambe.
Sorotan tajam juga datang dari tokoh masyarakat setempat yang menilai ketidakhadiran OPD menunjukkan kurangnya komitmen dalam menyerap persoalan di akar rumput.
Beberapa usulan krusial yang seharusnya dibahas secara teknis meliputi penanganan banjir di wilayah pemukiman, perbaikan jalan lingkungan, serta peningkatan sarana kesehatan.
Sementara itu, pihak kecamatan jambe mengaku bahwa sudah mengirimkan surat undangan kepada OPD terkait
“Kami sudah melayangkan undangan secara resmi kepada seluruh dinas terkait. Kehadiran mereka sangat penting untuk memberikan kejelasan mana usulan yang masuk skala prioritas kabupaten dan mana yang tidak,” tegas pihak kecamatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak OPD yang bersangkutan mengenai alasan ketidakhadiran mereka dalam agenda tahunan tersebut.
Para kepala desa berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang agar sinergi antara pemerintah desa dan kabupaten tetap terjaga demi kemajuan pembangunan di Kecamatan Jambe. (Bagas)
