Brebes, Lensabumi.com (17/09/2025) – Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Brebes, Ismawan Nur Laksono, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjunjung tinggi etika pelayanan publik pasca dinamika yang terjadi dalam forum audiensi terkait proyek “Rehab Puskesmas Bantarkawung”.
Ismawan menyampaikan, tindakan yang dilakukan timnya semata-mata bertujuan memberikan penjelasan terbuka tentang proses tender, bukan menunjukkan arogansi.
“Kritik publik adalah bagian penting dari tata kelola yang sehat. Kami tetap membuka ruang klarifikasi melalui mekanisme resmi seperti APIP atau Inspektorat,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (17/9).
Menanggapi persepsi masyarakat atas insiden tersebut, Ismawan menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah korektif. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang dinilai tidak mencerminkan etika birokrasi akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembinaan dan sanksi yang berlaku.
“Kami akan melakukan evaluasi internal dan menyampaikan kepada Bupati agar memberikan sanksi sesuai aturan, termasuk teguran tertulis atau pembinaan etika, sebagaimana diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS dan PermenPAN-RB No. 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja ASN,” tegasnya.
Langkah ini, kata Ismawan, diambil untuk memastikan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan PBJ selalu mengedepankan profesionalisme, komunikasi santun, serta integritas dalam pelayanan publik.
Terkait permintaan sebagian masyarakat untuk membuka dokumen verifikasi tender, Ismawan menjelaskan bahwa ada batasan hukum yang perlu dihormati. Berdasarkan Pasal 17 huruf b dan d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dokumen yang memuat rahasia dagang atau strategi bisnis penyedia tidak dapat diumumkan secara bebas.
“Tim kami sangat bersemangat agar proses pengadaan bisa dipahami bersama. Kami mohon maaf jika cara penyampaian kami dianggap kurang tepat,” tambahnya.
Ke depan, PBJ Brebes akan merancang forum dialog yang lebih edukatif dan inklusif agar semangat transparansi tidak terganggu oleh miskomunikasi. Ismawan berharap insiden ini menjadi momentum perbaikan komunikasi birokrasi sekaligus penguatan literasi publik terkait pengadaan barang dan jasa.
“Brebes terus berbenah. Etika, transparansi, dan pelayanan publik yang bermartabat adalah komitmen bersama,” pungkasnya.
