LENSABUMI.ComKETUA DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten Endang Kurnia menegaskan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD adalah kemunduran demokrasi. Kemunduran itu, lanjut dia, hanya untuk mengakomodir kepentingan elite.
“Kami menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kemunduran demokrasi, termasuk gagasan mengembalikan Pilkada tidak langsung,” kata Endang usai resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD GMNI Banten dalam Konferensi Daerah (Konferda) VI yang digelar di Pandeglang, Sabtu-Minggu (10–11/1/2026).
Konferda itu mengusung tema “Revitalisasi Gerakan Mewujudkan GMNI Banten yang Solid, Sistematis, dan Berdikari dalam Gerakan.” Endang menyebut, konferda menjadi ruang konsolidasi ideologis serta organisatoris.
Endang menyatakan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah kemunduran demokrasi. Partai politik (parpol) yang mengusung wacana itu, kata Endang, memiliki kecacatan dalam berpikir. Serta harus dilawan karena hendak merampas hak dan kedaulatan rakyat.
“GMNI akan selalu berdiri dan berpihak pada kedaulatan rakyat,” tegas Endang.
Menurut Endang, kepemimpinannya di DPD GMNI Banten akan diarahkan pada penguatan ideologi Marhaenisme dan kemandirian organisasi. Sekaligus memastikan GMNI tetap berada di garis perjuangan rakyat.
Dia pun menegaskan, revitalisasi gerakan bukan sekadar jargon, karena GMNI Banten harus solid secara internal, sistematis dalam kerja organisasi, dan berdikari dalam menentukan sikap politik.
Selanjutnya, Endang menegaskan sikap GMNI yang menolak segala bentuk intervensi, baik dari kekuasaan politik, kepentingan pragmatis, maupun kelompok tertentu yang berupaya memanfaatkan GMNI. Sebab GMNI, ujar dia, bukan alat kekuasaan, melainkan organisasi perjuangan mahasiswa.“DPD GMNI Banten berdiri independen,” kata dia.
Endang juga menegaskan, DPD GMNI Banten berada dalam satu garis komando di bawah kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GMNI yang dipimpin Ketua Umum Sujahri Somar.
(Ari/Dn)
