lensabumi.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan Indonesia memasuki babak baru reformasi melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, yang menguraikan tujuh agenda transformasi utama. Agenda-agenda ini merupakan landasan untuk membangun birokrasi yang profesional dan berkelas dunia.
Melalui reformasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik.
“Visi kami adalah membangun birokrasi berkelas dunia, yang berdaya saing di tingkat global dan sepenuhnya sejalan dengan visi Indonesia 2045. Hal tersebut dituangkan kedalam kerangka Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045,” ujarnya dalam acara Symposium : Indonesia’s Future A Multi-Disciplinary Approach, di Kantor Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (02/07/2025).
Dalam acara yang diinisiasi Kemendikdasmen dan Flinders University tersebut, Menteri Rini mengungkapkan visi membangun birokrasi berkelas dunia dapat diwujudkan dengan meningkatkan kolaborasi birokrasi dalam mendukung pembangunan nasional. Kemudian perlu memperkuat kemampuan kelembagaan untuk menanggapi megatren global dan tantangan domestik. Hal lain adalah membangun budaya integritas dan pelayanan yang membangun kembali kepercayaan publik.
Dengan Desain Besar tersebut pihaknya tidak hanya melakukan reformasi birokrasi, tetapi juga menempatkan birokrasi sebagai mesin pembangunan dan kepercayaan publik yang sesungguhnya bagi masa depan Indonesia. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerintahan yang kolaboratif, cakap, dan berintegritas yang melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintah yang berpusat pada manusia, sekaligus berdaulat, berwawasan ke depan, adil, dan berkelanjutan.
Mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini mengatakan reformasi bukan sekadar perubahan internal, melainkan dirancang untuk memberikan hasil yang jelas dan bermakna seperti masyarakat yang lebih sejahtera dan pelayanan publik yang lebih baik. Disisi lain pemerintah juga tengah menerapkan transformasi layanan berbasis teknologi, yang akan memungkinkan pemberian layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya secara lebih inklusif dan efisien, kapan saja, di mana saja.
“Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang jelas dan tegas bahwa reformasi birokrasi bukan lagi tentang penyesuaian bertahap, tetapi tentang perubahan transformatif, yang didorong oleh rasa urgensi dan tanggung jawab untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Rini mencontohkan seperti portal layanan publik Estonia menunjukkan bagaimana platform digital dapat mengintegrasikan layanan seperti perawatan kesehatan, pendaftaran pernikahan, perubahan alamat, bantuan pemutusan hubungan kerja, dan masih banyak lagi di satu tempat. Dan Itulah jenis transformasi yang akan di tuju, transformasi yang mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan kewenangan kelembagaan. Layanan publik harus jelas, mudah diakses, dan ramah pengguna.
