(Foto Kegiatan Reses H. Wawan Sumarwan)
TANGERANG – Agenda reses Anggota DPRD Provinsi Banten, H. Wawan Sumarwan, S.H., di beberapa desa di Kabupaten Tangerang diwarnai oleh beragam keluhan warga. Persoalan klasik mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak tepat sasaran serta terbatasnya alat kesehatan di Posyandu menjadi isu yang paling santer disuarakan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Polemik Data Bansos yang tidak Sinkron, banyak warga yang mengeluhkan adanya warga mampu yang justru mendapatkan bantuan, sementara keluarga yang benar-benar membutuhkan seringkali terlewatkan. Mereka berharap ada evaluasi berkala dan sinkronisasi data yang lebih akurat antara pemerintah desa, daerah, dan provinsi.
”Kami sering menerima laporan warga tentang bansos yang salah alamat. Ini menjadi catatan serius bagi kami untuk mendorong Dinas Sosial agar lebih memperketat validasi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ujar H. Wawan Sumarwan menanggapi keluhan tersebut.
Selain Bansos, Peningkatan Fasilitas Kesehatan Dasar, para kader Posyandu dan ibu rumah tangga juga menyampaikan minimnya fasilitas alat kesehatan pendukung, seperti timbangan digital, alat ukur tinggi badan (stadiometer), hingga alat cek kesehatan dasar yang sudah tidak layak pakai.
Menanggapi hal ini, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kesehatan ibu dan anak adalah prioritas utama. Ia berjanji akan membawa usulan pengadaan alat kesehatan Posyandu ini ke dalam pembahasan Reses bersama bupati Tangerang, serta pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
”Posyandu adalah garda terdepan dalam pencegahan stunting. Jika alat kesehatannya tidak memadai, pemantauan kesehatan warga tidak akan maksimal. Aspirasi ini akan kami kawal agar ada intervensi program dari Provinsi Banten untuk melengkapi sarana prasarana tersebut,” tambahnya.
Mnindaklanjuti hal ini, H. Wawan Sumarwan berkomitmen bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun selama masa reses ini akan diformulasikan menjadi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk diperjuangkan dalam rapat paripurna dan direalisasikan pada tahun anggaran mendatang. (Gass)
